Peranan Big Data pada Instansi Pemerintah

Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuat cara
berkomunikasi berubah. Mulanya komunikasi dan penyebaran informasi hanya melalui media
tertulis (koran, surat) dan media elektronik (radio, televisi, telpon) sehingga membuat informasi
yang ada sifatnya hanya terbatas. Contohnya masyarakat di suatu Negara tidak dapat dengan
mudah memperoleh dan mengakses informasi yang berkaitan dengan negara lain, begitupun
sebaliknya.


Semakin majunya teknologi membuat beberapa atau banyak perubahan. Misalnya seperti
internet yang sudah berkembang di era teknologi yang maju ini sehingga menyebabkan peredaran
informasi dapat dengan cepat dilakukan dan dengan jumlah yang tak terbatas oleh ruang dan
waktu. Perkembangan tersebut membuat informasi yang beredar sangat cepat yang terdiri dari
beberapa bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan masih
banyak lagi.


Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap skala pemerintah. Pembentukan data
pemerintah dan tingkat pengarsipan digital terus meningkat karena perkembangan yang pesat pada
perangkat dan aplikasi unggul seperti aplikasi ponsel, sensor dan perangkat pintar, dan lainnya.
Ketika informasi digital berkembang dan mejadi lebih kompleks, terdampak terhadap manajemen
informasi, pemprosesan, penyimpanan, keamanan, dan disposisi yang ikut menjadi lebih kompleks
juga. Contohnya adalah beberapa tahun yang lalu terdapat himbauan untuk melakukan pengalihan
informasi/dokumen fisik menjadi data elektronik. Tujuan dari himbauan tersebut agar dapat lebih
mudah pada saat mengelola dan menggunakan data saat dibutuhkan. Hal tersebut dapat segera
dilaksanakan apabila seluruh data yang ada seragam. Tetapi hal tersebut akan memakan waktu
untuk mengolah data tersebut agar menjadi informasi yang terstruktur dan dapat dibaca.


Dapat disimpulkan bahwa infomasi merupakan senjata yang penting saat ini. Instansi yang
besar seperti pemerintah tentunya mempunyai data yang jumlahnya sangat banyak dan seragam.
Untuk keberlangsungan pemerintahan seperti mengambil keputusan diperlukan cara yang efektif
untuk mengelola data-data yang ada agar menjadi informasi yang berguna sebagai bahan
pertimbangan karena untuk mengambil keputusan.


Proses administrasi yang ada di sistem pemerintahan terus terjadi sepanjang waktu.
Banyaknya data membuat banyaknya tenaga dan effort yang harus dikeluarkan. Namun, dengan
berkembangnya teknologi permasalahan tersebut dapat dengan mudah diatasi. Dengan
menerapkan prinsip Big Data permasalahan tersebut dapat diselesaikan.


Sesuatu yang bisa mengolah data yang disebut dengan prinsip big data, dimana arti dari
prinsip big data yaitu untuk dapat mengelola data yang sangat banyak dan beragam, serta
megolahnya menjadi informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Dengan adanya
pilihan alternatif yaitu penerapan Big Data yang cocok diterapkan pada bagian Administrasi dan
Kementrian Komunikasi dan Informatika, khususnya untuk bagian Media Monitoring, hal tersebut
diharapkan dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan melalui penerapan Big Data.


Kategori dari Big Data bukan hanya karena data tersebut jumlahnya besar. Ada beberapa
karakteristik yang membedakan Big Data dengan sistem yang lainnya. Sistem Big Data memiliki
volume data yang sangat besar, dimana jumlahnya melebihi server pada umunya dan data tersebut
akan bertambah setiap harinya. Besarnya data dari Big Data dapat mencapai lebih dari 100 TB dan
penyimpananny di infrastruktur external. Big Data juga memiliki suatu proses khusus untuk
mengolah data dan dapat diolah dengan waktu yang sangat cepat sehingga data bisa bermanfaat
dan bisa dipercaya tentunya dengan sumber data yang valid, karena kebenaran data akan menjadi
salah satu hal yang harus diperhatikan.


Big Data mencakup area yang sangat luas, sehingga penerapannya pada instansi
pemerintah dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu
a) IT Management dan Tata Kelola
b) SDM
c) Sistem


Big Data dimanfaatkan oleh sistem pemerintahan untuk memepercepat pelaksanaan
program yang ada di pemerintahan. Beberapa manfaat yang bisa diambil dari Big Data yaitu
pemanfaatan untuk program pemerintah, memberdayakan warga untuk meningkatkan transparansi
dan partisipasi semua pemangku kepentingan.


Penerapan Big Data pada sistem pemerintahan dapat menciptakan beragam kebijakan yang
lebih cepat, akurat dan murah untuk berbagai institusi di pemerintahan. Penerapan Big Data yang
menggunakan pendekatan analitik , sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih terstruktur.
Peran Big Data bagi pemerintahan atau layanan publik sangat penting karena bisa
mentransformasikan data eskternal tersebut menjadi sebuah informasi. Kemudian menerjemahkan
informasi tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan membantu kinerja
pemerintahan. Beberapa hal yang dapat dicapai oleh pemerintah dengan memanfaatkan
teknologi Big Data adalah :
• Meningkatkan kinerja pemerintah
• Meningkatkan pendapatan negara
• Transparansi pada semua sector pemerintahan

Untuk Vidio penjelasan dapat di lihat pada link berikut :


Referensi :
Implementasi Big Data pada Instansi Pemerintah (kemenkumham.go.id)
Kusumasari, dan Rafizan. “Studi Implementasi Sistem Big Data untuk Mendukung Kebijakan
Komunikasi dan Informatika”. Masyarakat Telematika dan Informasi 8. No.1 (2017): 81-82.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha − 1 = 3